PALOPO, sindosulsel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) resmi mengikuti tahapan penilaian interviu Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2026.
Kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo tersebut berlangsung secara daring pada Senin (20/07/2026).
EPSS merupakan proses penilaian sistematis yang dilakukan melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri.
Evaluasi ini bertujuan mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang nantinya akan menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).
Secara umum, pelaksanaan EPSS ditujukan untuk mengukur capaian kemajuan sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.
Baca Juga : Pimpin Upacara HKN, Akhmad Syarifuddin Tekankan Sinergi Susun KUA PPAS 2027
Hal ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang statistik.
Melalui evaluasi tersebut, instansi pemerintah diharapkan mampu menyelenggarakan kegiatan statistik secara lebih optimal.
Selain itu, kegiatan ini ditargetkan dapat meningkatkan kualitas data statistik sektoral demi mendukung pencapaian kebijakan di internal instansi maupun prioritas nasional secara berkelanjutan, sekaligus mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
Pada pelaksanaan EPSS tahun 2026 ini, Pemkot Palopo memasang target yang cukup optimis.
Baca Juga : Pemkot Palopo Pastikan Efisiensi Anggaran Tak Hambat Semarak HUT Kemerdekaan
Mereka membidik predikat nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) di angka 2,6 dengan kategori “Baik”, yang dinilai sebagai langkah maju yang sangat signifikan bagi daerah.
Dengan adanya sinergi yang kuat antara Diskominfo SP dan BPS Kota Palopo dalam tahapan interviu ini, Pemkot Palopo berkomitmen penuh untuk terus membenahi tata kelola datanya.
Upaya tersebut dilakukan demi menghadirkan kebijakan pembangunan berbasis data (data-driven policy) yang akurat dan tepat sasaran bagi masyarakat luas.
