SINDOSULSEL.COM, Makassar – Dalam upaya menekan angka perkawinan anak, TP PKK Kota Makassar melalui Pokja I menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di Auditorium PKK, Selasa (16/09/2025).
Acara ini menghadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar, dan diikuti oleh kader PKK dari tingkat kelurahan.
Ketua Pokja I TP PKK Makassar, Siti Syahriati A. Syahrum, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perkawinan usia dini.
“Perkawinan anak tidak hanya menghambat hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan, tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik dan mental.
Pencegahan ini sekaligus bagian dari upaya menurunkan angka stunting dan kematian bayi,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Makassar, Nursaidah Sirajuddin, dalam paparannya menyebutkan risiko pernikahan dini lebih banyak ditanggung perempuan.
Dampak tersebut antara lain gangguan kesehatan reproduksi, masalah mental, potensi kekerasan dalam rumah tangga, hingga kemiskinan keluarga.
“Anak yang lahir dari orang tua yang menikah di usia dini sangat berisiko mengalami stunting, dan itu akan memengaruhi kualitas generasi bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DP3A Makassar, Ita Isdiana Anwar, menyoroti faktor budaya dan ekonomi yang masih menjadi alasan orang tua menikahkan anak lebih cepat.
Ia juga menyinggung kasus kekerasan seksual dan pergaulan bebas yang memperburuk kondisi tersebut.
“Kader PKK harus aktif menyuarakan pencegahan perkawinan anak, karena merekalah garda terdepan dalam edukasi keluarga dan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Andi Oci Alepuddin menambahkan strategi pencegahan bisa dilakukan pada berbagai level: individu melalui akses pendidikan, komunitas lewat penyuluhan, pemerintah dengan kebijakan, serta organisasi keluarga seperti PKK yang memiliki peran penting dalam pemberdayaan.
Melalui sosialisasi ini, TP PKK Makassar berharap kader-kader PKK dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan edukasi hingga ke tingkat keluarga, sehingga lahir kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini.
