SINDOSULSEL.COM, Palopo – Aksi unjuk rasa Aliansi Bergerak dari Rakyat (Badar) di Gedung DPRD Kota Palopo, Senin (1/9/2025), berujung ricuh.
Sejak pukul 13.00 Wita, ratusan demonstran mulai memadati halaman gedung DPRD dengan membawa berbagai spanduk dan pengeras suara.
Suasana memanas saat sejumlah demonstran mencoret pagar gedung dengan tulisan bernada protes, salah satunya berbunyi “Fuck DPR”.
Dua jam setelah berorasi, massa mulai menerobos masuk ke dalam Gedung DPRD Palopo.
Di ruang paripurna, beberapa mahasiswa mencoret tembok dengan tulisan “Dewan Perampok Rakyat” dan membanting meja anggota DPRD.
“Copot Kapolri! Batalkan kenaikan gaji DPR RI!” teriak orator dari atas mimbar.
Setelah berhasil menduduki gedung, massa kembali ke halaman untuk melanjutkan orasi.
Namun, situasi semakin tidak terkendali ketika salah seorang demonstran melempar batu ke arah aparat kepolisian.
Baca Juga: Demo Berakhir Ricuh, Gedung DPRD Palopo Rusak
Lemparan batu juga menghantam kaca depan gedung DPRD hingga pecah.
Kericuhan itu memicu bentrokan. Sejumlah polisi mengalami luka akibat lemparan batu, sementara seorang jurnalis terkena serpihan kaca.
Warga sekitar juga mulai resah dan khawatir kericuhan merembet ke rumah-rumah yang berdekatan dengan gedung DPRD.
“Kami takut kalau keributan ini meluas. Rumah kami sangat dekat dengan gedung dewan, jadi pasti kena imbasnya,” ujar Rudi (45), warga sekitar.
Aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata untuk memukul mundur massa. Namun hingga pukul 18.30 Wita, kericuhan masih terus terjadi. Aparat tetap berjaga ketat di sekitar gedung DPRD Palopo.
Kapolres Palopo AKBP Dedi Surya Dharma, mengatakan pihaknya terpaksa mengambil langkah tegas karena massa sudah tidak kondusif.
“Kami menghargai aspirasi mahasiswa, tapi aksi ini sudah melewati batas dan merusak fasilitas negara. Polisi harus bertindak untuk menjaga keamanan,” tegasnya.
Ketua DPRD Palopo, Darwis, juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut.
“Kami selalu membuka ruang dialog bagi mahasiswa dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, kami menyesalkan adanya aksi anarkis yang merusak fasilitas negara dan melukai aparat maupun jurnalis. DPRD siap menampung dan meneruskan aspirasi secara konstitusional,” ujarnya.
Berikut sejumlah tuntutan yang disuarakan Aliansi Badar dalam aksi tersebut, pertama meminta copot Kapolri dan Brimob, hapus tunjangan DPR.
Tuntutan selanjutnya, tingkatkan pendidikan dan pemerataan bangunan sekolah, sahkan UU perampasan aset bagi koruptor.
Kemudian, massa mendesak tegakkan supremasi hukum di Indonesia, terapkan pajak progresif.
Massa juga meminta pencopotan Menteri Keuangan dan batalkan efisiensi anggaran di bidang pendidikan, copot pejabat publik yang membuat kegaduhan terakhir reformasi institusi Polri.
