SINDOSULSEL.COM, Bone – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menerima kunjungan kerja Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Selatan, Rudy Fernando Sianturi.
Pertemuan strategis ini berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati pada Kamis (19/2/2026).
Agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah membahas implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya terkait penerapan keadilan restoratif (restorative justice).
Selain itu, diskusi juga berfokus pada diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum serta wacana alternatif pemidanaan non-penjara.
Pertemuan ini menjadi langkah nyata dalam upaya penguatan koordinasi antara pemerintah daerah dan jajaran pemasyarakatan.
Tujuannya adalah mendorong terciptanya sistem peradilan yang lebih humanis, berkeadilan, serta berorientasi pada pemulihan kondisi sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Rudy Fernando Sianturi tidak datang sendiri.
Ia didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel, Mut Zaini, serta Kepala Lapas Kelas II Bone, Rahnianto.
Merespons kunjungan ini, Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin menyambut baik inisiatif dari pihak Ditjenpas.
Ia menilai langkah ini sangat penting untuk memperkuat sinergi lintas sektoral.
“Kami menyambut baik kunjungan ini sebagai bentuk koordinasi dan sinergi dalam mendukung implementasi restorative justice, diversi bagi anak, serta alternatif pemidanaan non-penjara,” ujar Andi Akmal Pasluddin.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan hukum nasional di tingkat lokal.
“Pemerintah Kabupaten Bone siap mendukung kebijakan yang bertujuan mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis dan berkeadilan,” tambahnya.
Melalui pertemuan ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Bone dan jajaran pemasyarakatan semakin solid, terutama dalam memberikan perlindungan optimal bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan mengefektifkan penerapan hukum yang memulihkan.
