SINDOSULSEL.COM, Bone – Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, didampingi Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Bone, Maya Damayanti A. Akmal, bersama rombongan menghadiri Rapat Koordinasi dalam rangka peninjauan masalah stunting dan kemiskinan di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, pada Rabu (11/06/2025).
Rombongan diterima langsung oleh Camat Ajangale, Andi Wahyu.
Wabup Bone menyampaikan bahwa Kecamatan Ajangale merupakan salah satu wilayah dengan tingkat stunting yang cukup tinggi di Kabupaten Bone.
“Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Bone melakukan evaluasi langsung agar stunting bisa ditekan. Kita turun ke lapangan untuk mengetahui apa penyebab tingginya angka stunting dan kemiskinan di Ajangale,” ujarnya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Yusuf Tolo, menyebutkan bahwa penanganan stunting adalah tanggung jawab bersama.
Berdasarkan hasil pengukuran antropometri di posyandu, ditemukan angka stunting yang cukup tinggi. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah setempat agar capaian sasaran posyandu bisa maksimal.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Aswat, menegaskan bahwa penurunan stunting bersifat multidimensi.
Melalui program yang dijalankan, pihaknya berkontribusi menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal anak.
“Keberhasilan upaya penurunan stunting sangat bergantung pada kerja sama dan koordinasi lintas sektor,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan, Andi Fajaruddin, menjelaskan bahwa peran pendidikan bersifat komplementer dalam penanganan stunting.
Dengan mengintegrasikan edukasi gizi ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah, sekolah dapat berperan dalam deteksi dini melalui pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Data ini bisa diteruskan ke pihak terkait untuk intervensi lebih lanjut.
“Kolaborasi antara sekolah dan petugas kesehatan menjadi kunci dalam mendukung langkah pencegahan,” ungkapnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone, Mappangara, mengungkapkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kecamatan Ajangale mencapai 7.580 jiwa, dengan 4.754 di antaranya tergolong miskin ekstrem.
Sementara itu, jumlah peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Ajangale mencapai 12.428 jiwa berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenko PMK (P3KE).
Di akhir rakor, Wabup Bone menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanganan stunting.
“Program yang mendukung akses nutrisi, kesehatan, dan pendidikan sangat penting. Keterlibatan keluarga, tenaga kesehatan, dan komunitas sangat krusial untuk keberhasilan pencegahan stunting. Edukasi dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan,” tegasnya.
Ia optimistis bahwa dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, stunting bisa dicegah demi menciptakan generasi yang sehat dan unggul.
