SINDOSULSEL.COM, Makassar – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Selatan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Jumat (14/3/2025).
Pertemuan ini membahas proses serah terima aset serta keberlanjutan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Losari.
Kepala Seksi Pelaksanaan BPPW Sulsel II, Suryanti, menyampaikan bahwa pembangunan IPAL Losari telah selesai, namun masih diperlukan kejelasan terkait pengelolaannya.
“Kami ingin meminta arahan terkait mekanisme pengelolaan IPAL Losari ke depan, terutama siapa yang akan ditunjuk sebagai operatornya. Selain itu, ada empat unit peralatan tambahan yang masih menunggu surat percepatan serah terima aset,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti biaya operasional dan pemeliharaan IPAL Losari yang diperkirakan mencapai Rp5 miliar per tahun. Biaya ini mencakup tenaga kerja, bahan operasional, listrik, serta kebutuhan lainnya.
Selain itu, ia berharap Pemkot Makassar segera menetapkan tarif yang terjangkau agar masyarakat tertarik menyambungkan rumah mereka ke sistem ini.
“Rencana penyambungan Sambungan Rumah (SR) tahun 2024 melalui program hibah air limbah setempat ditargetkan sebanyak 370 unit, serta 1.500 unit dari program Instruksi Presiden terkait percepatan layanan pengelolaan air limbah domestik,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar menyatakan bahwa pihaknya memerlukan waktu untuk mengkaji alur pengelolaan sebelum mengambil keputusan.
“Saya masih baru, jadi saya perlu duduk bersama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Saya ingin memahami sejarah perjalanan IPAL ini serta prosedur yang ada sebelum mengambil keputusan. Saya minta waktu sedikit,” ujarnya.
Menurutnya, IPAL Losari merupakan proyek strategis yang bertujuan menciptakan lingkungan bersih dan sehat bagi warga Makassar.
“Kota Makassar membutuhkan sistem sanitasi yang baik, dan IPAL Losari adalah bagian dari upaya itu. Namun, pengelolaannya harus dilakukan oleh pihak yang tepat agar sistem ini berjalan efektif,” tegasnya.
Untuk itu, keputusan terkait operator IPAL Losari akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemungkinan pengelolaannya diserahkan kepada PDAM atau instansi lain yang lebih kompeten.
“Saya akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan operator yang dipilih benar-benar mampu mengelola IPAL secara komprehensif. Jangan sampai salah pilih, karena bisa berdampak pada keberlanjutan sistem ini,” tambahnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat bekerja sama untuk memastikan IPAL Losari segera beroperasi penuh dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
