SINDOSULSEL.COM, Makassar – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menaruh perhatian serius pada pembangunan wilayah kepulauan sebagai bagian dari rencana efisiensi anggaran tahun 2025.
Langkah ini disampaikan langsung oleh Munafri dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, yang digelar di Lapangan Karebosi, Senin (5/05/2025).
Dalam forum terbuka yang dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Forkopimda, dan berbagai elemen masyarakat, Munafri menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan bukan hanya untuk penghematan, melainkan untuk mengarahkan dana publik ke sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan masyarakat pulau, kesejahteraan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Musrenbang kali ini kami selenggarakan secara terbuka di Lapangan Karebosi sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat terlibat langsung menyaksikan proses perumusan arah pembangunan kota,” ujar Munafri.
Jelang May Day 2025: Wali Kota Makassar Imbau Buruh Jaga Keamanan Kota
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan. Berdasarkan peninjauan lapangan terbaru, ditemukan bahwa sejumlah wilayah kepulauan di Makassar masih menghadapi persoalan serius, salah satunya keterbatasan pasokan listrik yang hanya menyala 3–4 jam per hari.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan dan tidak boleh dibiarkan berlarut. Tahun 2025, kami alokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan wilayah kepulauan,” tegasnya.
Pemerintah Kota Makassar merencanakan pembangunan yang inklusif, menyeluruh, dan adil. Program ini mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antara pulau dan daratan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Munafri menekankan bahwa seluruh warga, baik yang tinggal di daratan maupun di pulau, berhak menikmati hasil pembangunan secara merata.
Pemkot Makassar Buka Peluang Kerja Sama dengan Belanda
Ia juga menyampaikan bahwa kesuksesan program ini tidak bisa dicapai sendiri oleh pemerintah kota. Dibutuhkan kolaborasi kuat dengan pemerintah provinsi, pusat, serta dukungan legislatif, akademisi, dan masyarakat sipil.
RPJMD Kota Makassar disebut selaras dengan arah pembangunan nasional, termasuk visi Indonesia Emas 2045 dan dukungan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadikan Makassar sebagai gerbang utama Kawasan Timur Indonesia.
“RPJMD bukan hanya dokumen administratif, tetapi fondasi masa depan kota. Harus disusun bersama, dikawal bersama, dan dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat,” tutup Munafri.
