SINDOSULSEL.COM, Palopo – Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, didampingi Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Zulkifli Halid, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial RI di Jakarta.
Rombongan Pemkot Palopo diterima langsung oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Hj. Naili Trisal menyampaikan sejumlah usulan program strategis yang dinilai sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Palopo.
Baca Juga : BPKP Sulsel Rampungkan Audit Keuangan dan Aset Pemkot Palopo
Beberapa usulan yang disampaikan antara lain pendirian Sekolah Rakyat, migrasi penerima iuran wajib BPJS yang selama ini menjadi beban Pemkot Palopo agar dialihkan ke Kementerian Sosial,
Pemkot juga memperjuangkan pogram Rumah Sejahtera Terpadu atau bedah rumah, serta dukungan logistik bagi Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kecamatan Telluwanua, termasuk tambahan logistik untuk Dinas Sosial Kota Palopo.
Menurut Hj. Naili Trisal, seluruh usulan tersebut lahir dari kebutuhan nyata masyarakat yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Baca Juga : World Clean-Up Day Palopo Dirangkaikan dengan Bazar Bayar Sampah
“Kami menginginkan agar masyarakat Palopo dapat merasakan manfaat nyata dari program-program sosial yang berpihak pada kebutuhan dasar mereka,” ujar Naili.
“Mulai dari akses pendidikan alternatif melalui Sekolah Rakyat, jaminan kesehatan yang lebih terjamin lewat migrasi BPJS, hingga hunian yang lebih layak bagi masyarakat kurang mampu,” sambungnya.
Wali Kota Naili juga berharap dukungan logistik untuk Kampung Siaga Bencana agar masyarakat kita lebih siap menghadapi potensi bencana.
Ia menambahkan, usulan tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk memastikan pembangunan di Palopo berjalan inklusif, adil, dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
“Kami percaya bahwa sinergi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Sosial akan mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat,” tambah Naili.
“Harapan kami, semua usulan ini dapat segera diakomodasi demi keberlangsungan program sosial di Kota Palopo,” tandas Naili.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Palopo, Zulkifli Halid, menekankan bahwa pihaknya telah memetakan kebutuhan prioritas masyarakat di bidang sosial.
Ia menilai, usulan yang disampaikan ke Kementerian Sosial merupakan hasil kajian dan masukan dari lapangan.
“Dari sisi teknis, kami melihat bahwa bantuan logistik untuk KSB dan dinas sosial sangat mendesak. Begitu juga dengan program bedah rumah yang diharapkan dapat mengurangi jumlah warga yang tinggal di hunian tidak layak,” sebut Zulkifli.
“Untuk jaminan kesehatan, usulan migrasi BPJS akan meringankan beban APBD Palopo sehingga anggaran bisa lebih fokus pada program lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” jelasnya.
Zulkifli juga menegaskan komitmen Dinas Sosial untuk terus mendampingi masyarakat agar program yang nantinya disetujui dapat berjalan efektif.
“Kami siap bekerja sama dengan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun masyarakat, agar bantuan dan program sosial benar-benar sampai ke sasaran. Harapan kami, langkah ini bisa menjadi solusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Palopo,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Palopo berharap adanya perhatian dan dukungan penuh dari Kementerian Sosial untuk mempercepat realisasi program-program yang diusulkan, demi terwujudnya masyarakat Palopo yang lebih sejahtera dan berdaya.
