SINDOSULSEL.COM, Makassar – Aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali bergema kencang.
Momentum Halalbihalal Wija to Luwu (WTL) yang digelar Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan di Gedung Graha Pena Makassar, berubah menjadi panggung konsolidasi strategis bagi ratusan tokoh dan elemen masyarakat.
Acara yang dirangkaikan dengan Dzikir Akbar peringatan Hari Perjuangan Rakyat Luwu (HPRL) ke-80 ini mengusung misi besar: “Merajut Ukhuwah, Memperkuat Spirit Perjuangan Provinsi Luwu Raya.”
KKLR Sulsel Kembali Serukan Kawal Provinsi Luwu Raya
Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasbi Syamsu Ali, menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi pasca-Lebaran. Ia menegaskan pentingnya menyatukan energi yang selama ini tersebar demi mempercepat pemekaran wilayah.
Menariknya, Hasbi mengungkapkan bahwa gelaran besar ini dibiayai sepenuhnya melalui sistem curun-curun atau gotong royong antarwarga (diaspora) Luwu Raya, tanpa bergantung pada donasi perusahaan tambang besar.
“Ini murni swadaya WTL. Kami ingin menunjukkan kemandirian, sembari berharap perusahaan-perusahaan besar ke depannya bisa berkontribusi lebih nyata bagi perjuangan Provinsi Luwu Raya,” tegas Hasbi di hadapan sekitar 500 peserta.
Hadiri HUT Palopo, Gubernur Andi Sudirman Paparkan Proyek Rp1,2 Triliun di Luwu Raya
Salah satu tonggak penting dalam kegiatan ini adalah penyerahan Naskah Akademik Pembentukan Provinsi Luwu Raya kepada Ketua Badan Pekerja Pemekaran (BPP) DOB Luwu Raya, Darwis Ismail.
Dokumen setebal hampir 700 halaman tersebut disusun oleh tim dari Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.
Rektor Unanda, Dr. Ir. H. Anas Boceng, menjelaskan bahwa kajian ini melibatkan 20 akademisi selama empat bulan penuh.
Dokumen ini membedah potensi sumber daya alam, landasan hukum, hingga peluang kebijakan nasional yang bisa menjadi “pintu masuk” pemekaran.
Dalam diskusi tematik yang dipandu oleh Udhi Syahruddin Hamun, para pakar seperti Dr. Hasrullah (Unhas) dan Dr. Abdul Rahman Nur (Unanda) sepakat bahwa Luwu Raya sudah sangat layak mandiri.
Beberapa poin kunci yang mengemuka dalam diskusi tersebut antara lain, Kesiapan Wilayah, Potensi Ekonomi: Kekayaan di sektor kelautan, kehutanan, dan energi menjadi modal kuat untuk kesejahteraan masyarakat.
Kompak! Bupati dan Wali Kota se-Luwu Raya Tak Hadiri Rakor di Kantor Gubernur
Menurutnya, pemekaran adalah instrumen untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik, bukan sekadar syahwat politik.
Sebagai langkah konkret pendanaan, dalam acara ini juga disosialisasikan Program Serbu Luwu Raya, sebuah kampanye donasi publik untuk mendukung kerja-kerja tim pemekaran ke depan.
Dengan hadirnya para kepala daerah, legislatif, hingga tokoh adat, momentum ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah pusat bahwa tekad masyarakat Luwu Raya untuk memiliki provinsi sendiri semakin bulat dan terukur secara akademis. (*)
