SINDOSULSEL.COM, Palopo – Kebijakan pengelolaan langsung Pantai Labombo oleh Dinas Pariwisata Kota Palopo mulai menunjukkan hasil positif.
Dalam kurun waktu enam bulan, sejak diambil alih pada Februari 2024, destinasi wisata andalan Palopo ini berhasil menyumbang Rp 60 juta terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadikannya salah satu penyumbang terbesar sektor pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Palopo, Ade Candra, mengungkapkan hal tersebut dalam rapat bersama Komisi C DPRD, yang membahas laporan realisasi semester pertama APBD 2024 dan prognosis enam bulan ke depan.
Menurutnya, hingga 30 Juni 2024, PAD dari sektor pariwisata sudah mencapai Rp87 juta, melampaui target awal sebesar Rp75 juta atau 117 persen dari target tahun berjalan.
“Tahun ini kami maksimal karena Labombo kami kelola langsung sejak Februari. Hanya dari Labombo saja, PAD yang masuk sudah Rp60 juta dalam enam bulan,” ungkap Ade Candra.
Sebelumnya, pengelolaan Labombo dilakukan oleh pihak ketiga dengan tarif masuk Rp15.000 per orang. Setelah diambil alih Dinas Pariwisata, tarif masuk disesuaikan menjadi Rp3.000 per orang, namun dengan optimalisasi pengelolaan, hasilnya tetap signifikan.
Melihat capaian tersebut, target PAD Labombo untuk tahun ini dinaikkan menjadi Rp110 juta.
Meski demikian, Ade tidak menutup mata terhadap sejumlah tantangan. Di antaranya masih ada pengunjung yang meminta masuk secara gratis, yang dinilai menghambat optimalisasi pendapatan.
Selain Labombo, Ade juga menyoroti potensi besar dari swembad (kolam renang) yang saat ini masih dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).
Menurutnya, jika kolam renang itu dialihkan dan dikelola oleh Dinas Pariwisata, maka PAD-nya bisa melampaui Labombo.
“Agro wisata yang ada bisa menghasilkan 40 ribu pengunjung. Bayangkan jika itu diarahkan ke swembad, potensi PAD-nya bisa lebih besar dari Labombo,” jelasnya.
Selain itu, destinasi Nanggala 3 di Batang juga dinilai potensial, namun masih menghadapi kendala berupa penolakan dari masyarakat sekitar.
Di sisi lain, ia menyoroti wisata Padang Lambe, yang bisa dikembangkan menjadi wisata pertanian dan edukasi anak-anak, seperti pengenalan proses menanam dan berkebun.
Secara keseluruhan, sektor kepariwisataan Kota Palopo tahun ini diperkirakan menyumbang lebih dari Rp 10 miliar terhadap perekonomian daerah, jika dihitung dari aktivitas pariwisata, perhotelan, hingga restoran.
Untuk mendukung peningkatan kualitas layanan, Dinas Pariwisata berencana menggelar pelatihan keterampilan pelayanan bekerja sama dengan sektor perhotelan dan rumah makan pada Agustus mendatang.
Di tengah keterbatasan anggaran, di mana realisasi belanja fisik baru mencapai sekitar 41 persen, Dinas Pariwisata tetap melakukan terobosan.
Salah satunya adalah menjalin kerja sama dengan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) untuk meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata di Palopo.
Anggota DPRD Bata Manurun juga menyatakan dukungannya terhadap pengembangan wisata berbasis pertanian dan perkebunan.
Ia menekankan pentingnya memperkenalkan kegiatan seperti menanam padi, memerah susu, dan menanam buah kepada wisatawan sebagai pengalaman wisata edukatif.
Bata juga mendorong penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang tersebar di delapan titik di Kota Palopo.
Dengan rata-rata anggota 30 orang per kelompok, Pokdarwis dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kunjungan wisata jika dimaksimalkan dalam satu tahun.
Dalam rapat yang sama, Anggota Komisi C DPRD Andi Muhammad Tazar menyoroti pentingnya peningkatan PAD oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pasalnya, APBD Kota Palopo masih berada di angka Rp950 miliar, belum mencapai Rp1 triliun.
“Kita butuh genjot PAD semua OPD, karena ini juga berpengaruh langsung ke TPP dan belanja pembangunan lainnya,” tegasnya.
