SINDOSULSEL.COM, Makassar – Sejak dilantik pada Mei 2024 sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh langsung memerintahkan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Sulsel untuk melakukan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Digitalisasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari administrasi rutin hingga pengolahan produk hukum seperti Surat Keputusan (SK). Semua diproses secara digital tanpa tanda tangan dan cap basah.
Pejabat Pemprov Sulsel kini diwajibkan menggunakan Digital Signature atau Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang telah disertifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Kita semua, seluruh pimpinan perangkat daerah, langsung menyesuaikan sesuai perintah Prof Zudan,” ujar Plh Kepala Bappelitbangda Sulsel, Andi Bakti Haruni, di Makassar, Rabu (4/12/2024).
Tidak hanya kepala OPD, pejabat di bawahnya juga telah menggunakan TTE. Hal ini difasilitasi oleh Dinas Kominfo Sulsel sebagai verifikator TTE dari BSSN.
Andi Bakti menjelaskan bahwa pengguna akun TTE di Pemprov Sulsel melonjak drastis dari 332 akun menjadi 3.021 akun, atau meningkat hampir 1.000 persen.
“Di mana pun kita berada, kita tetap bisa memberikan pelayanan dan memproses pekerjaan. Bahkan, kami sering melakukannya pada hari libur,” ungkapnya.
Budaya kerja di Pemprov Sulsel telah bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan digital.
Zudan juga mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Sulsel untuk mengikuti langkah Pemprov Sulsel.
“Alhamdulillah, kabupaten/kota merespons dengan baik. Banyak daerah sudah menggunakan aplikasi Srikandi,” tambah Andi Bakti.
Upaya digitalisasi ini bertujuan untuk mempercepat layanan kepada masyarakat.
“Bagi Prof Zudan, digitalisasi mutlak diperlukan untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan,” jelasnya.
Selain peningkatan jumlah akun TTE, pengguna aplikasi Srikandi juga melonjak. Dari awalnya hanya 300-an akun, kini meningkat menjadi 7.288 akun.
Jumlah transaksi surat digital di aplikasi ini mencapai 103.515 surat, terdiri dari 55.028 surat keluar dan 48.497 surat masuk hingga November 2024.
“Mustahil kami bisa mencapai angka itu tanpa bertransformasi ke tata kelola pemerintahan digital,” katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel, Asrul Sani, menyebut bahwa penggunaan surat elektronik memberikan banyak manfaat bagi ASN dan pejabat.
“Mereka bisa menandatangani surat kapan saja dan di mana saja. Dampaknya tentu terasa bagi masyarakat. Prosesnya lebih cepat dan mengurangi potensi korupsi serta pungli,” ujarnya.
Asrul menambahkan bahwa jika sebelumnya masyarakat harus menunggu berhari-hari untuk mendapatkan surat keterangan atau izin, kini prosesnya hanya memakan waktu beberapa menit hingga hitungan jam.
Digitalisasi ini juga diterapkan di sektor pendidikan. Para kepala sekolah SMA/SMK/SLB di Sulsel kini menggunakan TTE melalui aplikasi Srikandi untuk persuratan.
“Misalnya, jika lulusan SMA membutuhkan surat keterangan pernah bersekolah, kepala sekolah cukup menggunakan TTE di Srikandi. Prosesnya selesai kapan saja dan di mana saja,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Iqbal Najamuddin.
