SIDRAP, sindosulsel.com – Keluhan warga terkait kondisi pembangunan rabat beton di Jalan Pabbareseng, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap, mendapat sorotan dari kalangan aktivis.
Keluhan tersebut sebelumnya beredar melalui rekaman video yang kemudian diberitakan sejumlah media. Dalam rekaman itu, terlihat bagian permukaan rabat beton yang disebut baru selesai dikerjakan telah mengalami retakan dan tampak berdebu.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pengerjaan proyek, meski penyebab kerusakan maupun kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Aktivis Sidrap, Ahlan, meminta aparat penegak hukum (APH) turun melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut untuk memastikan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan.
“Kami memandang hal ini sangat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Jika dalam pemeriksaan nanti ditemukan adanya dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka pihak yang bertanggung jawab harus segera diproses hukum sesuai aturan yang berlaku,” kata Ahlan.
Menurutnya, setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran publik harus dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas, mutu, serta ketahanan konstruksi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Ahlan menilai, apabila proyek tersebut memang baru rampung namun telah mengalami kerusakan, maka perlu dilakukan penelusuran menyeluruh mulai dari spesifikasi teknis, material yang digunakan, proses pelaksanaan pekerjaan hingga sistem pengawasan di lapangan.
Ia juga meminta instansi terkait terbuka terhadap pemeriksaan agar persoalan tersebut dapat diketahui secara jelas dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Sementara itu, warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi kondisi rabat beton Jalan Pabbareseng. Apabila ditemukan bagian pekerjaan yang tidak memenuhi standar atau mengalami kerusakan, warga meminta agar dilakukan perbaikan dengan kualitas yang sesuai ketentuan.
Warga juga berharap pemerintah dapat bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat tetap terlindungi.
