SINDOSULSEL.COM, Makassar – Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami penurunan signifikan per Maret 2025.
Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 698,13 ribu orang atau setara 7,60 persen dari total penduduk.
Angka ini turun sebesar 38,35 ribu orang atau 0,46 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Maret 2024, yang tercatat sebesar 736,48 ribu orang atau 8,06 persen.
Bahkan jika dibandingkan dengan data September 2024 yang mencatat 711,77 ribu orang atau 7,77 persen, tren penurunan kemiskinan di Sulsel terus berlanjut.
Baca Juga : Pemprov Sulsel Bongkar Perumahan Ilegal di Kawasan GOR Sudiang Makassar
Kepala BPS Sulawesi Selatan, Aryanto, mengungkapkan bahwa capaian ini menjadi yang terendah dalam enam tahun terakhir, sejak tahun 2020.
“Angka kemiskinan Sulsel per Maret 2025 sebesar 698,13 ribu orang atau 7,60 persen. Ini merupakan angka terendah sejak 2020. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jelas terlihat penurunan,” ujarnya dalam konferensi pers Berita Resmi Statistik (BRS), Jumat, 25 Juli 2025.
Meski demikian, Aryanto menambahkan bahwa tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam mengatasi ketimpangan sosial.
“Meskipun angka kemiskinan menurun, ketimpangan masih menjadi pekerjaan rumah. Gini ratio kita naik tipis menjadi 0,363 dari 0,360 pada September 2024. Ini artinya, distribusi pengeluaran antarpenduduk masih belum merata,” jelasnya.
Di sisi lain, disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga menunjukkan perbaikan.
Di wilayah perkotaan, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,14 persen, turun 0,07 persen poin dari 5,21 persen pada September 2024. Sementara di perdesaan, penurunan lebih signifikan terjadi dari 10,11 persen menjadi 9,88 persen.
Secara nasional, tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 8,47 persen, sehingga posisi Sulsel yang hanya 7,60 persen menunjukkan bahwa provinsi ini berada di bawah rata-rata nasional dalam hal jumlah penduduk miskin.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menyambut positif capaian ini.
Pemprov menilai bahwa hasil tersebut merupakan buah dari kerja sistematis yang dirancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang mengusung visi “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.”
Strategi penanggulangan kemiskinan Sulsel dijalankan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan sosial berbasis data kesejahteraan, membangun rumah layak huni, serta memberikan perlindungan bagi kelompok rentan, termasuk lansia, disabilitas, dan perempuan kepala keluarga.
Kedua, pemerintah mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memberdayakan UMKM dan ekonomi lokal, menyediakan pelatihan keterampilan kerja bagi generasi muda, dan memperluas akses permodalan bagi usaha mikro.
Peningkatan produktivitas pertanian melalui penerapan teknologi tepat guna juga terus digalakkan.
Baca Juga : Aturan Baru Berimbas Stok Obat Minim, DPRD Sulsel Minta Pemprov Stanby di RS
Ketiga, upaya penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan dilakukan melalui intervensi wilayah berbasis data spasial. Pemerintah fokus pada penataan permukiman kumuh, pembangunan kawasan tertinggal, dan infrastruktur dasar di wilayah terisolasi.
Pendekatan yang digunakan bersifat integratif dan melibatkan berbagai sektor di wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
Juru Bicara Pemprov Sulsel, dalam keterangan terpisah, menyatakan bahwa upaya pengurangan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial.
“Ketiga pilar penanggulangan kemiskinan tersebut tidak akan berhasil tanpa penguatan tata kelola yang terintegrasi. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor demi menciptakan dampak yang berkelanjutan,” katanya.
Dengan capaian ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap tren positif terus berlanjut dan dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Sulsel.
