BONE, sindosulsel.com – Keluhan warga terkait antrean panjang pembelian BBM bersubsidi mendorong Pemerintah Kabupaten Bone melakukan evaluasi dan mengubah mekanisme penerbitan rekomendasi pembelian B
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi evaluasi Tim Satgas BBM dan LPG Bersubsidi yang dipimpin Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M., didampingi Wakil Bupati Bone Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M., di Aula Lateya Riduni, Jumat (28/8/2026).
Andi Asman mengatakan, pengawasan yang dilakukan Satgas Merah Putih mendapat respons positif dari masyarakat karena dinilai membantu mengurangi antrean BBM.
“Banyak yang mengirim pesan di platform media sosial saya, berterima kasih atas solusi dan penyelesaian kelangkaan BBM,” ujarnya.
Baca juga : Polres Bone Awasi Distribusi BBM di 21 SPBU
Dalam evaluasi tersebut, Pemkab Bone menetapkan seluruh rekomendasi BBM yang telah diterbitkan dicabut atau dihentikan masa berlakunya mulai 31 Agustus 2026.
Selanjutnya, mulai 1 September 2026, rekomendasi baru hanya diterbitkan setelah melalui proses verifikasi dan evaluasi oleh instansi terkait. Penerbitannya akan disesuaikan dengan kebutuhan riil penerima serta mempertimbangkan sistem zonasi.
Bupati Bone juga menegaskan, setiap rekomendasi wajib dilengkapi surat pengantar dari kepala desa atau lurah dan diketahui kepala BPP. Sementara itu, camat dilarang menerbitkan rekomendasi di luar ketentuan yang telah ditetapkan.
“Misi utama kita pekan ini yakni tertibkan BBM bersubsidi. Semua akan terlaksana jika sinergi antara pemerintah, TNI, Polri dan stakeholder terkait,” tegasnya.
Andi Asman berharap penataan mekanisme rekomendasi tersebut dapat mengurangi antrean di SPBU sekaligus memastikan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
