SINDOSULSEL.COM, Sidrap – Belum genap satu tahun sejak dibangun menggunakan dana APBD 2024 senilai Rp1,7 miliar, bangunan baru di SMPN 2 Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, sudah menunjukkan kerusakan berupa retakan di sejumlah titik.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik terkait mutu pembangunan serta lemahnya pengawasan proyek.
Proyek yang dikerjakan oleh CV Sinar Harapan Konstruksi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidrap ini seharusnya masih dalam kondisi prima.
BACA JUGA : Masuk Sekolah, BPBD Sidrap Latih Pelajar Hadapi Bencana Lewat Simulasi
Namun, kenyataan di lapangan memperlihatkan sebaliknya, sejumlah dinding terlihat mulai retak, memunculkan pertanyaan besar mengenai kualitas konstruksi dan tanggung jawab pelaksanaan proyek.
Saat awak media mencoba mengonfirmasi kondisi tersebut, Kepala Sekolah SMPN 2 Pitu Riase, Arbuh, justru menunjukkan sikap tidak kooperatif dan bernada emosional.
“Kenapa memang sekolah ku? Kenapa kah sekolah? Tidak adakah di sekolah? Jam pulang, bukan jam kantor. Tidak minta izin ki tu masuk sekolah ku,” ujar Arbuh dengan nada tinggi saat dikonfirmasi langsung di lingkungan sekolah pada Rabu, 18 Juni 2025.
Tidak hanya itu, Arbuh bahkan mempertanyakan legalitas kehadiran wartawan di sekolah.
Ia menuntut surat tugas serta rekomendasi dari Bupati Sidrap atau Kepala Dinas Pendidikan sebagai syarat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.
Sikap arogan tersebut dinilai tidak mencerminkan keterbukaan terhadap fungsi kontrol publik, apalagi menyangkut penggunaan uang negara.
BACA JUGA : Andi Tenri Sangka Soroti Eksploitasi Anak di Sidrap, Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Padahal, sebagai kepala sekolah, Arbuh bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengawasan fasilitas yang digunakan oleh siswa dan guru setiap hari.
Kondisi bangunan yang retak dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para pelajar dan tenaga pengajar.
Oleh karena itu, masyarakat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) Polres Sidrap atau Kejari Sidrap, untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, baik secara teknis maupun administratif, terhadap proyek tersebut.
Selain itu, sikap Kepala Sekolah yang terkesan menutup diri terhadap kritik juga menuai sorotan.
Publik berharap para pemangku kebijakan pendidikan menunjukkan sikap terbuka dan profesional dalam menghadapi pertanyaan maupun sorotan media, bukan justru menghalangi upaya pengawasan.
