PALOPO, sindosulsel.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Palopo dinilai gagal mengelola keuangan daerah.
Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran honor pegawai, proyek fisik, dan belanja barang/jasa.
Menurut Jun, salah seorang pegawai honorer lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, menyampaikan gaji honor bulan november dan desember belum terbayar.
“Honor kami selama dua bulan belum terbayarkan. Kami merasa kecewa dan akan melakukan aksi di depan kantor BPKAD jika tidak ada penyelesaian,”kata Jun.
Baca juga BPKAD Palopo Gelar Coaching Clinic Dorong Penggunaan Keuangan Daerah Tepat Sasaran
Kepala BPKAD Palopo, Raodatul Jannah, belum memberikan jawaban atau klarifikasi terkait masalah ini.
Seorang PNS mengungkapkan, honor tenaga ahli juga belum dibayarkan. “Kami sudah mengajukan permohonan pembayaran honor tenaga ahli ke BPKAD, namun belum direalisasikan,” ujar PNS ini.
Spekulasi masyarakat menyebutkan bahwa kas daerah Pemkot Palopo kosong karena hutang belanja peninggalan Wali Kota sebelumnya yang mencapai ratusan miliar rupiah. Hal ini memperburuk kondisi keuangan daerah.
Analisis menunjukan, kondisi tersebut diduga disebabkan mark-down atau estimasi penerimaan pendapatan tidak sesuai, perencanaan belanja tidak cermat dan proyek multi years menghabiskan ratusan miliar rupiah dari PAD.
Kondisi ini memerlukan pemeriksaan khusus untuk memastikan keuangan daerah stabil dan transparan.
Baca juga berita di Google News
