SIDRAP, sindosulsel.com – Bupati Sidenreng Rappang Syaharuddin Alrif meminta setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memastikan anggaran dalam APBD Perubahan 2026 dialokasikan berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Syaharuddin saat memimpin harmonisasi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 bersama seluruh OPD di Aula Saromase, Rabu (02/09/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Sidrap sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Andi Rahmat Saleh dan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap.
Dalam pembahasan, masing-masing OPD diminta menjelaskan secara rinci anggaran yang dikelola, mulai dari kebutuhan, program dan kegiatan yang direncanakan, hingga manfaat yang diharapkan diterima masyarakat.
Syaharuddin meminta usulan anggaran disusun berdasarkan kebutuhan riil dan tidak dialokasikan untuk kegiatan yang minim dampak.
Baca Juga : Petani Sidrap Sukses Panen 2,52 Ton Gabah di Tengah Musim Kemarau
“Jangan ada anggaran yang dibuang percuma atau tidak bermanfaat. Kita gunakan anggaran itu untuk masyarakat,” tegas Syaharuddin.
Menurutnya, penyusunan APBD Perubahan harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat urgensi setiap program dan kemampuan keuangan daerah.
“Setiap anggaran harus jelas peruntukannya. Kalau tidak memberikan manfaat, kita evaluasi. Anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk program yang benar-benar dibutuhkan,” ujarnya.
Selain program dan kegiatan OPD, harmonisasi turut membahas kebutuhan belanja pegawai, termasuk gaji aparatur sipil negara yang terdiri atas PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu, serta tunjangan kinerja.
Baca Juga : Aktivitas Pertanian Sidrap Tampil di APKASI Expo 2026, Tarik Perhatian Pengunjung
Kebutuhan tersebut diperhitungkan agar hak aparatur tetap terpenuhi dengan menyesuaikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Sidrap.
Melalui harmonisasi ini, Pemkab Sidrap akan menyelaraskan kembali rencana belanja dalam APBD Perubahan 2026 sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.
Syaharuddin meminta agar setiap alokasi dapat dipertanggungjawabkan dan difokuskan pada program yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
