SINDOSULSEL.COM, Nasional – Pemerintah dan Komisi II DPR bersama sejumlah lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP telah menetapkan jadwal pelantikan kepala daerah terpilih yang bebas dari sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 6 Februari 2025.
Keputusan tersebut dicapai dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 22 Januari 2025.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy, menyampaikan hasil rapat yang mengesahkan pelantikan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari hasil Pemilihan Serentak Nasional 2024. Proses pelantikan akan dilaksanakan di Ibu Kota Negara berdasarkan peraturan yang berlaku.
Pelantikan ini khusus diperuntukkan bagi kepala daerah yang tidak menghadapi sengketa hasil pemilu di MK, telah ditetapkan oleh KPU, dan diusulkan oleh DPRD setempat kepada Presiden atau Menteri Dalam Negeri.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa wilayah Sulawesi Selatan telah menyelesaikan penetapan pasangan calon terpilih pada 9 Januari 2025.
Sebanyak 14 pasangan kepala daerah di Sulsel dipastikan akan dilantik pada 6 Februari 2025.
Berikut daftar pasangan terpilih:
- Husniah Talenrang – Darmawangsyah Muin (Gowa)
- Fathul Fauzy Nurdin – Sahabuddin (Bantaeng)
- Ratnawati Arif – Andi Mahyanto (Sinjai)
- Andi Asman Sulaiman – Andi Akmal Pasluddin (Bone)
- Andi Rosman – dr Baso Rahmanuddin (Wajo)
- Suwardi Haseng – Selle Ks Dalle (Soppeng)
- Chaidir Syam – A Muetazim Mansyur (Maros)
- Andi Ina Kartika Sari – Abustan (Barru)
- Syaharuddin Alrif – Nurkanaah (Sidrap)
- Yusuf Ritangnga – Andi Tenri Liwang La Tinro (Enrekang)
- Zadrak Tombeg – Erianto Laso’ Paundanan (Tana Toraja)
- Patahuddin – Muhammad Dhevy Bijak (Luwu)
- Andi Abdullah Rahim – Jumail Mappile (Luwu Utara)
- Irwan Bachri Syam – Puspawati Husler (Luwu Timur).
Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR RI asal Sulsel, menyambut baik jadwal pelantikan ini.
Menurutnya, keputusan tersebut memberikan kepastian hukum dan memastikan tidak ada lagi tarik ulur terkait pelantikan kepala daerah.
“Pelantikan serentak merupakan solusi terbaik untuk menghindari masa jabatan yang tidak sinkron dan meminimalkan kebutuhan akan penjabat sementara,” ujar Taufan, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel.
Ia menegaskan, meskipun ada daerah yang menginginkan pelantikan lebih awal karena tidak bersengketa, pelaksanaan secara serentak tetap ideal untuk menjaga keselarasan masa jabatan.
Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan beberapa opsi jadwal pelantikan kepala daerah berdasarkan status sengketa di MK.
