SINDOSULSEL.COM, Makassar – Dialog Kepemudaan yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat Universitas Muslim Indonesia (UMI) menghadirkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Didik Farkhan Alisyahdi, sebagai narasumber utama.
Kegiatan ini berlangsung di kampus UMI dengan mengangkat tema “1 Tahun Prabowo-Gibran: Membaca Perjuangan Program Prioritas untuk Sulsel.”
Acara dihadiri berbagai tokoh, di antaranya Dekan Fakultas Farmasi, Abdul Malik, Dekan Fakultas Hukum, Prof. Muhammad Rinaldy Bima, Kasubdit Politik Dirintelkam Polda Sulsel, AKBP Ramdani Kamal, serta jajaran pengurus HMI Cabang Makassar dan Korkom UMI.
Ketua HMI Korkom UMI, Qemal Habib Ali, menyebut kehadiran Kajati merupakan kehormatan bagi mahasiswa, sekaligus peluang memperkuat kolaborasi antara aparat penegak hukum dan generasi muda.
Dalam paparannya, Kajati Didik Farkhan mengungkapkan kedekatannya dengan HMI sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
“Begitu ada undangan dari HMI, saya pastikan hadir. Ini kesempatan untuk bernostalgia,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Kejaksaan saat ini tengah melaksanakan reformasi hukum di bawah kepemimpinan Jaksa Agung dengan fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selaras dengan Asta Cita ke-7 Presiden dan Wakil Presiden.
Didik memaparkan tiga fokus utama Kejaksaan dalam penegakan hukum:
-
Orientasi pada Hajat Hidup Orang Banyak (HHOB) — Penindakan korupsi diarahkan pada kasus yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata pada nilai kerugian negara.
-
Pemulihan Kerugian Negara (Asset Recovery) — Kejaksaan menitikberatkan pada pengembalian aset dan kerugian negara, yang secara nasional telah mencapai lebih dari Rp13 triliun.
-
Perbaikan Tata Kelola (Good Governance) — Setiap tindakan hukum diiringi dengan upaya memperbaiki sistem agar korupsi tidak terulang.
Kajati turut menyinggung kiprahnya saat bertugas di Surabaya, di mana ia berhasil mengembalikan 19 aset negara milik Pemkot Surabaya dengan nilai lebih dari Rp10 triliun, yang kemudian diabadikan dalam buku “Jaksa vs Mafia Aset.”
Dalam kesempatan yang sama, AKBP Ramdani Kamal dari Polda Sulsel memaparkan proses reformasi di tubuh Polri dan mengajak HMI turut mendukung perubahan tersebut.
Sementara itu, Dekan Fakultas Farmasi Abdul Malik menyoroti pentingnya program kesehatan berbasis masyarakat, seperti koperasi merah putih dan apotek desa.
Kabid Hubungan Internasional PB HMI, Muhammad Arsy Jailolo, juga mengapresiasi program pemberdayaan masyarakat, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menyerukan sinergi antara Kejaksaan dan organisasi kepemudaan dalam mendukung pemerintahan bersih dan berkeadilan.
Menutup dialog, Kajati Sulsel menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kejaksaan, Polri, dan pemuda Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui penegakan hukum yang profesional dan transparan.
