BONE, sindosulsel.com – Ketua Pimpinan Cabang (PC) Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA) Kabupaten Bone, Riswan Rusandy, menyerukan seluruh kader dan simpatisan untuk tetap solid serta menjaga persatuan menyusul mencuatnya kasus dugaan peretasan dan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Riswan meminta seluruh kader SATRIA Bone merapatkan barisan dan mengawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan.
Menurutnya, seruan menjaga Prabowo bukan sekadar slogan organisasi, melainkan bentuk komitmen dan tanggung jawab moral kader SATRIA dalam mendukung jalannya pemerintahan sesuai konstitusi.
“Saya menyerukan kepada seluruh kader dan simpatisan SATRIA Bone, jangan pernah lengah. Kita harus tetap solid, rapatkan barisan, dan satu komando dalam menjaga perjuangan serta marwah Presiden Prabowo Subianto. JAGA PRABOWO!” tegas Riswan dalam pernyataannya.
Ia menilai dugaan praktik peretasan dan penyadapan ilegal merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara transparan dan profesional.
Apabila ditemukan pelanggaran hukum, Riswan meminta seluruh pihak yang terbukti terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, loyalitas terhadap perjuangan politik tidak boleh mengesampingkan penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai demokrasi.
Baca Juga : Klaim Video CCTV Akun Lambeturah Bone Dipertanyakan, Kuasa Hukum Minta Penyidik Libatkan Ahli
“Kami tidak ingin negara ini berjalan di atas ketakutan. Tidak boleh ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas. Jika benar terjadi praktik peretasan dan penyadapan secara melawan hukum, maka harus diusut secara tuntas. Hukum harus berdiri tegak dan tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” lanjutnya.
Riswan juga mengingatkan kader dan simpatisan SATRIA Bone agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Ia meminta seluruh anggota organisasi tetap menjaga kondusivitas, mengedepankan sikap santun, serta menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.
Bagi Riswan, menjaga Prabowo juga berarti menjaga stabilitas negara dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum.
Sementara itu, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo telah memasuki proses penyidikan di Bareskrim Polri.
Berdasarkan keterangan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri yang dilansir ANTARA pada Kamis (05/11/2026), penyidik telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka diduga terlibat dalam penyadapan tanpa prosedur hukum, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Dugaan penyadapan tersebut disebut menyasar Presiden, pejabat negara, tokoh politik, hingga sejumlah pihak lainnya sepanjang 2025–2026.
Baca Juga : Buka Muskom KEPMI Bone STIM LPI Makassar, Andi Teguh Soroti Regenerasi
Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap perkara tersebut.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (04/11/2026), pemerintah menyebut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh berpotensi membahayakan kepentingan serta keselamatan negara.
Meski demikian, proses hukum terhadap para tersangka masih berlangsung dan dugaan tindak pidana tersebut belum dapat dinyatakan terbukti sebelum adanya putusan pengadilan.
Riswan berharap penanganan perkara dapat dilakukan secara objektif tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Ia kembali meminta kader SATRIA Bone menjaga solidaritas organisasi dan tidak melakukan tindakan di luar ketentuan hukum.
“SATRIA Bone harus menjadi garda yang konsisten dalam mengawal perjuangan. Kita tidak boleh diam ketika nilai keadilan dan demokrasi dipertaruhkan. Tetap solid, tetap bergerak, dan tetap berada dalam koridor hukum. Satu komando: JAGA PRABOWO!” tutup Riswan.
Seruan tersebut menjadi sikap PC SATRIA Kabupaten Bone dalam menyikapi perkembangan kasus dugaan penyadapan ilegal, dengan menekankan pentingnya solidaritas organisasi, stabilitas pemerintahan, serta penghormatan terhadap supremasi hukum.
