SINDOSULSEL.COM, Luwu – 14 korban jiwa, 8 diantaranya tertimbun longsor di Kecamatan Latimojong dan 6 meninggal dunia akibat banjir bandang di Kecamatan Suli, Suli Barat dan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu pada Jumat dini hari, (3/5/2024).
Selain karena curah hujan yang cukup tinggi selama sepekan, banjir bandang dan tanah longsor terjadi akibat berkurangnya tutupan hutan di pegunungan Latimojong.
Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Riyanto, menyebutkan konteks manajemen bencana ada 3 unsur, ancaman atau bahaya, kerentanan dan kapasitas. “Bahaya ancaman ini kan banjir dan longsor,” ujarnya.
“Kondisi pegunungan Latimojong dilihat dari potensi bencana, belum bisa disimpulkan tapi kalau dilihat dari secara fisik kan rawan. Rawan itu bukan berarti tidak bisa ditempati, tapi upaya kita apa dalam pengurangan risiko dan dengan apa,” sambung Agus Riyanto yang juga Direktur Strategi BNPB.
Terkait itu, ia menyarankan langkah ke Pemkab Luwu dengan menjalin kerjasama dengan BRIN sebagai badan riset dan inovasi nasional yang akan mengkaji Kabupaten Luwu seperti apa.
Baca juga : Material Longsor Tutupi Jalan, 600 KK Terdampak
“Kalau pun misalnya ini dipetakan, mana yang memang layak untuk perkebunan, mana untuk pertanian, mana untuk usaha lainnya, itu dipetakan betul. Kalau kemudian memang membahayakan masyarakat tentu ada per-sikapan, apakah direlokasi, tapi ada syarat dan prasyarat-prasyarat infrastruktur engineering-nya,” katanya.
“Kalau potensi bencana di Latimojong itu ada, potensi itu pasti ada. Kalau kita berjalan sampai Kadundung saja, kemiringannya itu sudah hampir tegakan, lebih 45 derajat sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan sungai, jurang, badan jalan sudah tergerus semua,” sebutnya.
“Kalau kita tidak sikapi tentu melalui upaya permanen, salah satunya apakah jalan itu makin ke kiri tapi itu tanah warga, jadi itu PR kita bersama, atau kita mau timbun yang sebelah kanan namun seberapa banyak karena itu jurang ke sungai,” sambungnya.
Ditanya apakah banjir ini disebabkan oleh pembukaan lahan oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan, Agus Riyanto menyarakan perlu duduk bersama seluruh pihak, satuan kewilayahan, kepala desa, camat, babinsa dan babinkantibmas.
“Kemudian men capture apa masukan-masukan dan hasil rapat. Tapi tidak juga langsung men justice menghakimi, kita harus pake pakar dulu, benar tidak ini akar permasalahannya,” ujarnya.
“Karena setahu kami dalam usaha apapun itu ada prasyarat, contoh Amdal, tidak mungkin membiarkan, pra syarat itulah kemudian kita lihat. Karena saya yakin niatan semua baik, kalau pun kemudian pelaksanaannya kurang optimal, evaluasi, tapi prasyaratnya pasti mengutamakan kepentingan masyarakat dulu, keamanan dulu,” katanya.
Baca juga : Kerusakan Hutan di Sulsel Ibarat Baju Robek Tak Bisa Dijahit Lagi
Terkait penanganan para korban bencana utamanya warga Latimojong, BNPB meminta Pemkab Luwu lumbung pangan di masing-masing desa, baik penduduknya utuh ataupun penduduknya banyak yang mengungsi.
“Sewaktu waku masyarakat itu kembali ke rumahnya masing-masing persediaan itu ada. Kecuali itu diluar kecamatan Latimojong itu bisa lumbung nya di kecamatan,” tutup Agus Riyanto.
Diberitakan sebelumnya, oleh Penjabat (PJ) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menyebutkan parahnya kerusakan hutan di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Luwu diibaratkan sebuah baju yang sudah robek, tak bisa dijahit lagi.
Ia menyebutkan, kerusakan hutan di Sulawesi Selatan sudah terjadi sejak lama, bahkan di masa orde baru hingga memasuki masa reformasi.
“Luwu harus waspada karena ada kerusakan hutan, dari tahun lalu saya sampaikan itu. Makanya kita harus tanami semua satu Sulsel ini. Saya sudah lempar wacana jadi bagaimana ada semacam tanggap darurat,” katanya.
“Hutan di Sulsel ini, saya ibaratkan baju yang sudah robek, tidak bisa lagi dijahit tapi harus ditambal, tambalnya pake apa, pake pohon,” sambungnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Walhi Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amien, mengungkap bencana di Sulsel terjadi karena penurunan tutupan hutan di Gunung Latimojong. Pembukaan lahan di sekitar gunung itu karena pertambangan emas.
Al Amin menjelaskan hasil analisis tutupan hutan di lima kabupaten (Luwu, Enrekang, Sidrap, Wajo, dan Soppeng) menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah yang mengalami bencana banjir dan longsor mayoritas memiliki wilayah tutupan hutan di bawah angka 30 persen. Di Kabupaten Luwu, hanya DAS Suso yang memiliki tutupan hutan 39,43 persen. Lainnya DAS Suli (17,73 persen), DAS Mati (5,55 persen), DAS Ponrang (12,53 persen), DAS Temboe (13,57 persen), DAS Paremang (26,16 persen), dan DAS Lamunre (3,81 persen).
Adapun di Kabupaten Enrekang, tutupan DAS Saddang hanya 17,09 persen. Di Kabupaten Sidrap dan Soppeng, tutupan DAS Bila Walanae 14,32 persen. Di Kabupaten Wajo tutupan DAS Awo sebesar 33,41 persen dan DAS Siwa seluas 67,75 persen.
Di Kabupaten Wajo, meskipun DAS Awo dan Siwa memiliki tutupan hutan di atas angka 30 persen namun aliran sungainya juga terhubung dengan Sungai Belawae (DAS Bila Walanae yang memiliki tutupan hutan di bawah angka 30%). Sehingga sangat memungkinkan terjadinya luapan air sungai.
Baca juga berita di Google News
