MAKASSAR, sindosulsel.com – Pemerintah Kota Makassar memperkuat dukungan terhadap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk Program 3 Juta Rumah, melalui pembentukan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Sekretaris Daerah Makassar Andi Zulkifly mendorong Forum PKP menjadi wadah strategis dalam menyusun sekaligus mengawal program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Andi Zulkifly saat membuka kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Bidang Infrastruktur bertema “Membangun Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Pembentukan Kelembagaan Forum PKP” di Hotel Aryaduta, Kamis (10/09/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Andi Zulkifly didampingi Kepala Bappeda Makassar Dahyal, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Mahyuddin, serta sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan terkait.
Andi Zulkifly mengatakan, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah juga harus dibarengi dengan perencanaan matang di tingkat daerah.
Makassar sebagai kota metropolitan memiliki kebutuhan hunian yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
“Perumahan dan kawasan permukiman ini adalah salah satu elemen penting yang menjadi bagian dari seluruh program prioritas. Dalam SPM, ada enam elemen yang menjadi prioritas ketika pemerintah melaksanakan program kerja, termasuk kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan,” kata Andi Zulkifly.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar itu menjelaskan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan program dan penganggaran pemerintah daerah.
Setelah kebutuhan dasar tersebut diprioritaskan, pemerintah daerah selanjutnya dapat mengalokasikan anggaran untuk menjalankan visi dan misi kepala daerah serta berbagai program pendukung lainnya.
“Makanya ketika kita ingin membuat program dan membiayai sebuah program, SPM inilah yang menjadi amanah untuk segera dianggarkan terlebih dahulu. Barulah kita anggarkan gaji, program visi-misi kepala daerah, kemudian program-program pendukung,” ujarnya.
Andi Zulkifly menegaskan, pembangunan sektor perumahan tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar persoalan perumahan dapat ditangani secara menyeluruh.
“Perumahan dan kawasan permukiman ini tidak bisa hanya Dinas Perumahan yang membuat program. Semua elemen harus mendukung sesuai dengan tupoksinya masing-masing,” tegasnya.
Kolaborasi tersebut, lanjut dia, perlu melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, asosiasi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha.
Forum PKP diharapkan menjadi ruang bersama untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan sekaligus merumuskan kebutuhan pembangunan perumahan di Makassar.
“Forum PKP ini adalah wadah untuk mempertemukan semua stakeholder dan semua kepentingan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah kota, akademisi, hingga asosiasi-asosiasi,” jelasnya.
Ia berharap program kerja yang dihasilkan Forum PKP dapat menjadi salah satu acuan Pemkot Makassar dalam menyusun program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk mendukung penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah.
Andi Zulkifly juga meminta Bappeda Makassar mengidentifikasi dan mengakomodasi program prioritas yang dihasilkan Forum PKP ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
“Saya minta Kepala Bappeda untuk betul-betul melihat dan memprioritaskan apa yang menjadi program kerja dari PKP ini untuk segera dibuatkan penganggaran dan rencana kerja bersama TAPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman,” katanya.
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur dalam Forum PKP akan membuat program yang disusun lebih komprehensif karena masukan tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga akademisi, pelaku usaha, asosiasi profesi, dan masyarakat.
“Program kerja Forum PKP ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan program kerja Pemkot Makassar terkait perumahan dan kawasan permukiman,” tuturnya.
Andi Zulkifly turut menyinggung masih adanya sejumlah persoalan perumahan dan kawasan permukiman yang perlu dibenahi di Makassar, termasuk kebutuhan program bedah rumah bagi masyarakat yang membutuhkan.
Di sisi lain, perkembangan Makassar sebagai pusat aktivitas masyarakat turut meningkatkan kebutuhan hunian. Keterbatasan lahan di dalam kota juga membuat perkembangan kawasan perumahan meluas hingga ke wilayah sekitar Makassar.
“Makassar ini menjadi kawasan destinasi untuk orang tinggal. Bahkan karena kawasan kita sudah sempit, perkembangan perumahan sudah masuk ke wilayah Gowa dan Maros,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap seluruh peserta dan pemangku kepentingan yang tergabung dalam Forum PKP dapat memberikan masukan konkret terkait kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Makassar.
“Para SKPD yang hadir silakan mencermati dan melihat. Kalau memang ini bisa diintervensi melalui kewenangan dan tupoksi masing-masing, kenapa tidak? Ini harus menjadi prioritas,” paparnya.
Andi Zulkifly menegaskan Pemkot Makassar melalui Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) siap mendukung program yang dihasilkan Forum PKP sepanjang sejalan dengan dokumen perencanaan dan kemampuan anggaran daerah.
“Kita siap dukung program yang digagas dalam Forum PKP ini,” pungkasnya.
