SINDOSULSEL.COM, Luwu – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024, tampaknya kurang mendapat perhatian penuh dari sejumlah anggota dewan.
Rapat yang digelar pada Senin, 28 Juli 2025 itu dihadiri oleh Ketua DPRD Luwu Gazali Baso Hidayat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
Namun, saat pembacaan pandangan fraksi-fraksi, sejumlah legislator justru memilih meninggalkan ruang sidang.
Aksi keluar ruangan tersebut terjadi ketika anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arfan Basmin, menyampaikan pandangan fraksinya. Sekitar empat hingga lima anggota dewan tampak berdiri dan berjalan keluar menuju teras lantai dua gedung DPRD.
Baca Juga : DPRD Luwu Rancang Aturan Jam Malam untuk Pelajar
Berdasarkan pantauan wartawan, para legislator itu tampak santai berdiri dan merokok di depan pintu ruang sidang sambil berbincang ringan, meski agenda resmi paripurna masih berlangsung.
Sebelumnya, saat Fraksi Golkar membacakan pandangan fraksinya, sejumlah anggota DPRD juga tampak tidak fokus dan cenderung pasif mengikuti jalannya sidang.
Sikap seperti ini memunculkan pertanyaan publik tentang sejauh mana keseriusan dan kedisiplinan para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas penggunaan anggaran daerah.
“Merokok dulu, Dinda,” ujar salah seorang legislator kepada wartawan yang tengah mengambil gambar mereka. Beberapa di antaranya kemudian kembali masuk ke ruang sidang, sementara lainnya tetap berada di luar.
Baca Juga : DPRD Luwu Soroti Retribusi UMKM, Minta Optimalisasi PAD dari Fasilitas Publik
Tak hanya anggota dewan, seorang tenaga ahli DPRD Luwu juga terlihat berada di luar ruangan. Sebelumnya, ia sempat duduk di dalam ruang sidang bersebelahan dengan beberapa kepala OPD.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Luwu, Gazali Baso Hidayat, belum memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp belum direspons.
Rapat paripurna ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD tahun berjalan, yang semestinya menjadi perhatian serius seluruh anggota dewan sebagai representasi masyarakat.
