SINDOSULSEL.COM, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi meluncurkan Program Multiyears Project (MYP) 2025–2027 senilai Rp3,7 triliun.
Langkah besar ini menjadi tonggak percepatan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan konektivitas ekonomi di seluruh wilayah Sulsel, sekaligus memperkuat posisi provinsi ini sebagai penggerak utama pembangunan di Indonesia Timur.
Peluncuran program strategis tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Sulsel dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Minggu (19/10/2025).
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa peluncuran Program Multiyears Project (MYP) menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pembangunan merata dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
“Program ini kita rancang tidak hanya untuk membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat pelayanan dasar bagi rakyat. Jalan yang baik, irigasi yang memadai, dan rumah sakit regional yang representatif adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah di setiap sudut daerah,” kata Gubernur Andi Sudirman.
Ia menegaskan, pembangunan di Sulsel harus menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah pesisir, pegunungan, dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, proyek multiyears menjadi strategi untuk memastikan kesinambungan pembangunan tanpa terganggu oleh pergantian tahun anggaran.
“Kami ingin setiap proyek yang direncanakan benar-benar tuntas dan berkelanjutan. Tidak boleh lagi ada pembangunan yang berhenti di tengah jalan hanya karena batas waktu anggaran,” tegasnya.
Andi Sudirman juga mengajak seluruh kepala daerah dan masyarakat Sulsel untuk menjaga semangat kolaborasi, mengawal pelaksanaan program ini agar tepat sasaran, efisien, dan transparan.
“Kita ingin masyarakat Sulsel merasakan langsung manfaat pembangunan ini. Dari petani di Luwu hingga nelayan di Selayar, semuanya harus ikut merasakan hasil kerja pemerintah. Rp3,7 triliun ini adalah investasi masa depan Sulsel,” ujarnya penuh semangat.
Sepanjang 2025, Sulawesi Selatan menunjukkan capaian ekonomi yang kuat dan stabil. Pertumbuhan ekonomi tercatat di atas 5 persen, ditopang oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 75,18, menandakan kemajuan signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 turun menjadi 4,96 persen, dan angka kemiskinan menurun ke 7,6 persen, terendah dalam beberapa tahun terakhir.
Di sisi lain, inflasi tahunan per September 2025 terkendali di kisaran 1,67 persen, menandakan efektivitas kebijakan stabilisasi harga melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah.
Selain peluncuran proyek multiyears, Pemerintah Provinsi Sulsel juga memperkuat konektivitas strategis antarwilayah. Akses tol menuju Makassar New Port (MNP) kini telah beroperasi untuk memperlancar distribusi logistik nasional.
Layanan Kereta Api Makassar–Parepare lintas Maros–Barru juga sudah terintegrasi dengan Pelabuhan Garongkong dan MNP. Sementara modernisasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin terus dikebut guna meningkatkan kapasitas layanan penumpang dan kargo.
Gubernur Andi Sudirman menegaskan bahwa infrastruktur ini bukan hanya untuk kota besar seperti Makassar, tetapi juga untuk mendukung pemerataan ekonomi hingga pelosok Sulsel.
“Konektivitas adalah kunci pemerataan. Dengan jalan dan transportasi yang baik, hasil pertanian, perikanan, dan industri rakyat bisa tersambung langsung ke pasar besar, bahkan ke luar negeri,” ujarnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, menyampaikan enam arahan strategis percepatan pembangunan Sulawesi Selatan.
Langkah ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam memperkuat daya saing ekonomi, layanan publik, serta ketahanan sosial dan lingkungan di kawasan Indonesia Timur.
Dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi ke-356 Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulsel, Minggu (19/10/2025), Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa arah pembangunan Sulsel kini memasuki fase baru: hilirisasi sumber daya alam, transformasi digital, dan inklusi sosial berbasis data.
“Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai poros pertumbuhan Indonesia Timur. Arah pembangunan kita harus berorientasi pada hilirisasi maritim dan pangan, konektivitas logistik terpadu, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Wiyagus di hadapan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dan Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
Wiyagus menjelaskan enam poin arahan yang menjadi fokus percepatan pembangunan Sulsel dalam tiga tahun ke depan.
Pertama, penguatan hilirisasi maritim dan pangan melalui pembentukan Seaweed Industrial Corridor di kawasan Takalar–Pangkep–Bone–Selayar. Koridor ini akan dilengkapi pusat benih unggul, cold storage, dan fasilitas logistik koperasi-UMKM sebagai bagian dari rantai nilai industri rumput laut nasional.
Kedua, pengembangan konektivitas logistik terpadu, dengan mengoptimalkan jaringan multimoda antara Makassar New Port (MNP), jalan tol, jalur kereta api Makassar–Parepare, dan Pelabuhan Garongkong di Barru. Sistem ini diharapkan memperlancar arus barang ekspor dan distribusi antarwilayah.
Ketiga, transformasi layanan publik digital dengan target Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) meningkat menjadi 4,20 dalam dua tahun. Pemerintah daerah diminta mengimplementasikan single sign-on dan open data policy untuk meningkatkan transparansi serta keamanan siber hingga tingkat desa.
Keempat, perluasan program inklusi sosial dan perlindungan adaptif melalui sistem geo-targeting kemiskinan dan ketimpangan, yang memungkinkan intervensi kebijakan lebih tepat sasaran. Program pangan murah dan operasi pasar juga akan diperluas secara periodik.
Kelima, peningkatan SDM dan pasar kerja masa depan, khususnya di bidang maritim, logistik, dan energi hijau. Wiyagus menekankan pentingnya vocational track dan dual system industri melalui kerja sama pendidikan vokasi dan pelatihan micro-credential digital bagi ASN dan pemuda Sulsel.
Keenam, penguatan ketahanan iklim dan pesisir melalui rehabilitasi mangrove, penerapan coastal setback, asuransi budidaya, dan sistem peringatan dini cuaca laut berbasis aplikasi.
“Kita ingin memastikan Sulawesi Selatan menjadi provinsi yang tangguh terhadap perubahan iklim, efisien secara logistik, dan unggul dalam inovasi digital,” kata Wiyagus.
Menurutnya, enam arahan tersebut merupakan lanjutan dari upaya pemerintah pusat dalam mendorong akselerasi pembangunan berbasis kemandirian daerah, sejalan dengan peluncuran Program Multiyears Project (MYP) 2025–2027 senilai Rp3,7 triliun.
Program tersebut akan difokuskan pada pembangunan jalan provinsi, jaringan irigasi, dan rumah sakit regional, yang menjadi fondasi utama konektivitas dan pelayanan publik Sulsel.
“Konektivitas adalah urat nadi pembangunan. Tapi SDM dan tata kelola yang adaptif adalah jantungnya. Sulawesi Selatan harus menjadi model pembangunan daerah yang produktif dan inklusif,” tutup Wiyagus disambut tepuk tangan peserta rapat paripurna.
Arahan Wamendagri ini mempertegas posisi Sulsel sebagai barometer pertumbuhan kawasan timur Indonesia. Dengan kombinasi antara proyek fisik multiyears dan agenda transformasi digital, Sulsel diharapkan tidak hanya menjadi pusat logistik, tetapi juga pusat inovasi dan ketahanan ekonomi nasional.
