Bone

Buka Rakor Monev 2026, Wabup Bone: Perencanaan Buruk Bisa Hambat Keberhasilan Pembangunan

×

Buka Rakor Monev 2026, Wabup Bone: Perencanaan Buruk Bisa Hambat Keberhasilan Pembangunan

Sebarkan artikel ini
Buka Rakor Monev 2026, Wabup Bone: Perencanaan Buruk Bisa Hambat Keberhasilan Pembangunan

BONE, sindosulsel.com – Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin menekankan pentingnya penggunaan data akurat dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program pembangunan daerah.

Menurutnya, perencanaan yang tidak sesuai kondisi lapangan berisiko membuat program pemerintah tidak berjalan optimal.

Hal itu disampaikan Andi Akmal saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2026 tingkat kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Gedung PKK Watampone, Kabupaten Bone, Selasa (27/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Bapperida Kabupaten Bone tersebut diikuti perwakilan 12 kabupaten/kota.

Turut hadir Kepala Bapperida Bone Andi Yusuf serta Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda Sulsel, Yanuar Fad.

Dalam sambutannya, Andi Akmal mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan sejak awal.

Karena itu, aparatur yang menangani perencanaan harus memiliki kompetensi dan kemampuan memahami persoalan daerah secara menyeluruh.

“Keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh perencanaannya. Karena itu, perencanaan harus menjadi perhatian utama. Banyak program tidak mencapai hasil maksimal karena sejak awal tidak didukung perencanaan yang baik,” tegasnya.

Baca Juga : Tingkatkan Kualitas Sapi di Bone, Wabup Andi Akmal Jajaki Kerja Sama dengan BIB Lembang

Ia juga meminta pemerintah daerah tidak sekadar mengandalkan data administratif dalam menyusun program.

Kondisi riil masyarakat harus menjadi pertimbangan utama agar anggaran pembangunan digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

“Data yang digunakan harus akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, bukan dibuat-buat. Perencanaan juga harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di bawah. Dengan begitu, program yang dirumuskan akan lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” jelasnya.

Selain menyoroti kualitas data, Andi Akmal mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Baca  Bupati Luwu Lepas Kontingen Porprov XVIII

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Sulawesi Selatan tidak dapat dipisahkan dari kemajuan masing-masing daerah.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memberikan dukungan terhadap pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi secara merata, termasuk menjadikan Bone dan kawasan sekitarnya sebagai salah satu pusat pertumbuhan di wilayah timur provinsi.

Baca Juga : Hadiri GPIPS Sulampua 2026, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman Dorong Penguatan Rantai Pasok Pangan

Andi Akmal juga mengapresiasi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Bone yang dinilai telah memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Yanuar Fad yang hadir mewakili Kepala Bappelitbangda Sulsel menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi merupakan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program pembangunan.

“Monitoring dan evaluasi bukan sekadar instrumen administratif atau formalitas, melainkan alat kendali untuk memantau kemajuan program, mengidentifikasi kendala sejak dini, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target,” ujarnya.

Menurut Yanuar, evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan perkembangan fisik dan keuangan program berjalan sesuai rencana.

Langkah tersebut sekaligus menjadi sarana mendeteksi hambatan sebelum memengaruhi pencapaian target pembangunan.

Rakor Monev 2026 difokuskan pada empat agenda utama, yakni evaluasi indikator pembangunan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dengan arahan Presiden RI, identifikasi hambatan dan isu strategis, serta penyusunan rencana tindak lanjut.

Yanuar berharap koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat sehingga penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki kualitas perencanaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memperkuat pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan.