SINDOSULSEL.COM, Sinjai – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai, dr. Emmy Kartahara Malik, menampik dugaan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai tidak serius dalam menangani stunting dan gizi buruk.
Menurutnya, angka prevalensi stunting yang mengalami peningkatan berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tidaklah mutlak.
“SKI dan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) sama-sama diakui. Kami juga memiliki data tersendiri melalui e-PPGBM. Jadi data SKI tidak bisa langsung disimpulkan. Saya tidak bilang tidak benar, tapi saya bilang tidak mutlak, karena kami juga punya e-PPGBM yang bersentuhan langsung ke sasaran,” kata dr. Emmy, Selasa (6/8/2024).
Meski diakui data stunting di Sinjai periode Februari-Juni 2024 meningkat, perbedaan data SKI dan e-PPGBM cukup signifikan.
Di sisi lain, dr. Emmy menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya menurunkan angka stunting dengan berbagai program seperti pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil KEK dan balita.
Selain itu, upaya penyuluhan atau edukasi kepada orang tua, terutama mengenai pola asuh anak dan pemberian makanan bagi anak (PMBA) juga dilakukan.
Dugaan pembiaran stunting muncul setelah mencuatnya berita tentang balita bernama Akhsan dan Ikhsan yang berdomisili di Dusun Ambi, Desa Botolempangan, Kecamatan Sinjai Barat.
Bahkan, ada yang menilai Dinas Kesehatan Sinjai tidak serius dalam pengelolaan Dana Insentif Fiskal (DIF).
“Perlu saya tekankan, penanganan stunting harus ditanggulangi bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Sinjai memiliki kewajiban dalam menanggulangi masalah ini secara bersama,” ujarnya.
Lebih jauh, dr. Emmy menjelaskan bahwa kasus stunting harus diselesaikan secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai hilir. Artinya, kasus stunting tidak bisa diselesaikan oleh dinas kesehatan saja.
“Dinas kesehatan hanya menangani beberapa persen saja, dan secara spesifik kami mengarah kepada balitanya untuk perbaikan gizinya, sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. 70 persen penanganan berasal dari sektor non-kesehatan, seperti lingkungan, sumber air, pola asuh orang tua, sanitasi, dan pendapatan keluarga. Dengan pendapatan yang cukup, maka gizi anak juga akan tercukupi,” tutupnya.
