SINJAI – Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Sinjai, mulai menyorot kinerja pemerintah. Dewan menilai, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai, kurang memperhatikan hasil reses yang merupakan skala prioritas pembangunan di daerah tersebut.
Rapat paripurna DPRD Sinjai, sejumlah anggota dewan mempertanyakan keseriusan pemerintah memperhatikan usulan pembangunan dari masyarakat, Senin, (18/3/2024).
Dewan bahkan mengultimatum pemerintah utamanya Bappeda, untuk menindak lanjuti hasil reses yang isinya usulan pembangunan yang telah disepakati pemerintah tingkat desa dan kecamatan.
Andi Jusman dari Partai Nasdem menyampaikan, reses yang mereka laksanakan tiga kali dalam satu tahun belum tentu ada yang terealisasi.
“Bapedda pintu masuk segala bentuk program. Ada ruas jalan yang tidak pernah dibahas, namun itu yang dibangun, jalan menuju ke rumah mantan bupati, akhirnya ruas Bulu Lohe hilang. Kita akan bentuk pansus terkait kegiatan pemerintah daerah,” kata Andi Jusman.
Zulkifli dari PPP juga ikut bersuara. Ia mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan data kegiatan fisik yang masuk dalam APBD 2024. Olehnya itu, Zulkifli meminta Bappeda menyiapkan penjabaran APBD 2024.
A Zaenal Iskandar juga dari PPP, menanggapi persoalan anggaran yang selalu diklaim tidak ada sehingga beberapa program tidak bisa berjalan. Namun Ia mengaku heran ada program yang berjalan di desanya di Pasi Marannu meski sebelumnya tidak pernah masuk dalam perencanaan.
“Kita serahkan kepada Bappeda, kita beri waktu satu minggu untuk ditindak lanjuti,” lanjut Ketua DPRD Sinjai, Lukman H Arsal, menanggapi pernyataan anggota DPRD Sinjai.
Rapat Paripurna penyampaian laporan hasil reses yang disampaikan anggota DPRD untuk masa sidang I tahun 2024. Reses telah berlangsung selama 5 hari, 13-17 Maret 2024 dan turut dihadiri Sekretaris DPRD, Lukman Fattah. Sementara dari Pemkab Sinjai hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai, Haerani Dahlan.
Baca juga berita di Google News
