BoneEkobis

Hadiri Bulan Bakti KKP 2026, Bupati Bone Sebut Nelayan Harus Naik Kelas

×

Hadiri Bulan Bakti KKP 2026, Bupati Bone Sebut Nelayan Harus Naik Kelas

Sebarkan artikel ini
Hadiri Bulan Bakti KKP 2026, Bupati Bone Sebut Nelayan Harus Naik Kelas

BONE, sindosulsel.com – Bupati Bone Andi Asman Sulaiman berharap program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang dikembangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, dapat diperluas ke seluruh kecamatan pesisir di Kabupaten Bone.

Harapan tersebut disampaikan Andi Asman saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026 di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Angkue, Kecamatan Kajuara, Rabu (04/11/2026).

Menurutnya, Kabupaten Bone memiliki 11 kecamatan pesisir dengan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang perlu dikembangkan melalui dukungan infrastruktur dan teknologi yang lebih modern.

Program KNMP di Desa Angkue diharapkan menjadi proyek percontohan bagi pengembangan kawasan perikanan terpadu di wilayah pesisir lainnya.

“Kita di Kabupaten Bone memiliki 11 kecamatan daerah pesisir. KNMP ini menjadi pilot project dan kami berharap seluruh kecamatan pesisir nantinya bisa mendapatkan program Kampung Nelayan Merah Putih,” kata Andi Asman.

Kegiatan Bulan Bakti KKP tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Bupati Bone hadir bersama Wakil Bupati Andi Akmal Pasluddin, Penjabat Sekretaris Daerah Bone Edy Saputra Syam, anggota DPRD Bone Muslimin, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Turut hadir Ketua TP PKK Bone Maryam Andi Asman dan Wakil Ketua TP PKK Bone Maya Damayanti A. Akmal.

Dari jajaran KKP, hadir Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Pusdik KP) Fernando Jongguran Simanjuntak, Kepala Balai KKP Makassar Arafah Taslim, serta para kepala balai lingkup KKP se-Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan kegiatan tersebut juga melibatkan Heri Riadi Alauddin sebagai bagian dari panitia penyelenggara.

Dalam sambutannya, Andi Asman mengapresiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan atas penempatan program Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Bone, khususnya Desa Angkue.

Ia menilai program tersebut dapat menjadi peluang bagi nelayan tradisional untuk meningkatkan produktivitas melalui penggunaan fasilitas dan sistem pengelolaan perikanan yang lebih modern.

Menurutnya, pengembangan KNMP sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto agar nelayan lokal mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraannya.

Terlebih, dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan satu kawasan Kampung Nelayan Merah Putih disebut dapat mencapai Rp23 miliar.

“Harapan Bapak Presiden bagaimana membantu nelayan lokal kita agar bisa naik kelas. Kalau sebelumnya pengelolaan masih tradisional, sekarang kita dorong menjadi lebih modern. Apalagi anggarannya tidak sedikit, bisa mencapai Rp23 miliar,” ungkapnya.

Andi Asman berharap dukungan anggaran dan fasilitas melalui program KNMP dapat memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan, terutama dalam meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil tangkapan.

Ia menekankan bahwa pengembangan sektor perikanan tidak cukup hanya berfokus pada aktivitas penangkapan ikan.

Menurutnya, perlu dukungan fasilitas dan pengelolaan secara terintegrasi, mulai dari pendaratan ikan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran hasil perikanan.

Dengan sistem tersebut, nelayan diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menjaga mutu hasil tangkapan, meningkatkan nilai jual, dan memperluas kegiatan ekonomi di kawasan pesisir.

Andi Asman mengatakan keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih perlu dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan usaha perikanan masyarakat.

Baca  Bupati Bone Berangkatkan Tiga Pegawai Umrah

Ia berharap fasilitas yang tersedia melalui program tersebut tidak hanya menjadi pembangunan fisik, tetapi juga mampu mendukung perubahan pola pengelolaan usaha nelayan agar lebih produktif dan berkelanjutan.

Karena itu, Bupati Bone mengajak kelompok nelayan, pemerintah desa, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan memanfaatkan fasilitas KNMP.

Menurutnya, pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah dibangun menjadi bagian penting agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kita jaga bersama, kita kembangkan bersama. Ini merupakan kesempatan bagi masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Karena itu, seluruh fasilitas yang telah dibangun harus dimanfaatkan dan dipelihara dengan baik,” tegasnya.

Melalui pengelolaan yang berkelanjutan, kawasan KNMP diharapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, membuka peluang usaha, serta memberikan nilai tambah terhadap hasil perikanan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan KKP RI, Fernando Jongguran Simanjuntak, menjelaskan bahwa kegiatan Bulan Bakti KKP 2026 dilaksanakan secara serentak di 27 lokasi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Kita melaksanakan Bulan Bakti Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mengikuti 27 lokasi secara serentak,” kata Fernando.

Ia menjelaskan bahwa KKP terus mendorong penerapan konsep ekonomi biru sebagai salah satu arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Konsep tersebut mencakup pengembangan budidaya perikanan, peningkatan kegiatan penangkapan ikan, serta perlindungan lingkungan laut agar pemanfaatan sumber daya tetap memperhatikan keberlanjutannya.

Menurut Fernando, pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kelompok nelayan, serta masyarakat pesisir.

Kerja sama tersebut diperlukan untuk mendukung pengembangan kawasan perikanan sekaligus memastikan fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Program Kampung Nelayan Merah Putih dirancang untuk mengembangkan kawasan pesisir melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan usaha perikanan.

Dalam konsep pengembangannya, kawasan KNMP mencakup fasilitas dermaga dan tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, balai nelayan, pabrik es, serta cold storage atau fasilitas penyimpanan dingin untuk menjaga mutu hasil tangkapan.

Selain itu, pengembangan kawasan juga mencakup fasilitas bengkel kapal dan kios perbekalan untuk memenuhi kebutuhan operasional nelayan.

Keberadaan berbagai fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat mata rantai usaha perikanan, mulai dari proses penangkapan, penanganan hasil tangkapan, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi dan pemasaran.

Pengembangan kawasan secara terpadu juga diharapkan dapat membantu nelayan mengurangi kendala dalam penanganan hasil tangkapan dan memperluas akses pasar.

Bagi Kabupaten Bone, pelaksanaan program KNMP di Desa Angkue diharapkan menjadi langkah awal untuk mendorong pemerataan pembangunan sektor perikanan di seluruh kecamatan pesisir.

Pemerintah Kabupaten Bone berharap kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat terus diperkuat sehingga potensi kelautan dan perikanan daerah semakin berkembang.

Melalui pengembangan program tersebut, nelayan tradisional diharapkan memperoleh dukungan fasilitas, teknologi, serta pengelolaan usaha yang mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pesisir.