SINDOSULSEL.COM, Sinjai – Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai terkait polemik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) mendapat sorotan tajam dari masyarakat.
Sejumlah warga menilai Pemkab seperti tokoh dongeng Pinokio yang identik dengan kebohongan, karena dianggap kerap mengingkari janji dan memberikan informasi yang tidak konsisten.
Warga menyampaikan kekecewaan atas kenaikan PBB-PP yang dinilai tidak transparan. Padahal sebelumnya, Pemkab menjanjikan penyesuaian pajak dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi rakyat.
“Katanya hanya penyesuaian kecil, tapi ternyata naiknya signifikan. Kami merasa dibohongi. Pemkab seperti Pinokio, manis di kata tapi pahit di kenyataan,” ujar Ocha, warga Sinjai dengan nada kesal.
Keresahan semakin meluas lantaran masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sosialisasi yang dilakukan dinilai minim, bahkan ada warga yang baru mengetahui kenaikan PBB-PP setelah menerima tagihan.
Rahmat, warga lainnya, menilai kebijakan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Kebohongan publik sekecil apa pun akan meninggalkan luka. Jika masyarakat sudah memberi label Pemkab seperti Pinokio, itu tanda krisis kepercayaan,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, Bupati Sinjai maupun Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sinjai, Asdar Amal Dharmawan, belum memberikan penjelasan resmi atas tudingan warga.
Sementara itu, desakan agar kebijakan ini ditinjau ulang semakin menguat, terutama dari masyarakat kecil yang paling merasakan dampak kenaikan pajak tersebut.
