SULSEL, sindosulsel.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan menggelar rapat evaluasi internal, Rabu (12/8/2026), untuk membahas status kepengurusan dan keanggotaan PWI di kabupaten/kota.
Rapat dipimpin Ketua PWI Sulsel Suwardi Thahir, didampingi sejumlah pengurus, di antaranya Mappiar HS, Iksan Dj, FAS Rahmat, Ardiansyah Bandoe, Abdullah Rattingan, dan Iga K. Sementara Abdul Razak Arsyad dan Ade Cahyadi mengikuti rapat secara daring.
“Rapat ini untuk mengevaluasi kepengurusan dan keanggotaan PWI di daerah setelah menerima laporan dari FAS Rahmat yang baru saja mengunjungi sejumlah kabupaten,” kata Suwardi.
Dalam kunjungannya ke sejumlah daerah, FAS Rahmat menemukan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai perlu segera dibenahi, antara lain status pelaksana tugas (Plt.) ketua, penertiban keanggotaan, pengurusan Kartu Tanda Anggota (KTA), regenerasi kepemimpinan, serta kepengurusan di daerah.
Dalam rapat tersebut, FAS Rahmat yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Sulsel memaparkan perkembangan organisasi setelah berkeliling ke sejumlah daerah.
Pemaparan itu mencakup dinamika internal organisasi serta berbagai persoalan yang berkaitan dengan administrasi dan kartu anggota.
Kondisi tersebut dinilai perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan evaluasi untuk memastikan status keanggotaan sesuai dengan ketentuan organisasi.
Penertiban diharapkan dapat menghasilkan data anggota yang lebih valid dan akurat.
Baca Juga : Gubernur Sulsel Pimpin Upacara Hari Pramuka di Bone, Penguatan Karakter Jadi Sorotan
Sejumlah daerah menjadi perhatian, di antaranya PWI Wajo, Bone, Soppeng, Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja.
Di daerah-daerah tersebut ditemukan sejumlah hal yang perlu segera disesuaikan, baik terkait ketua atau Plt. ketua maupun status keanggotaan.
“Kita akan benahi dan melakukan penyesuaian berdasarkan aturan yang ada. Kami juga segera berkoordinasi dengan DKP,” ujar Suwardi.
Untuk Wajo, rapat membahas usulan sejumlah anggota yang ingin mengubah nama media pada KTA sesuai dengan tempat mereka bekerja saat ini agar dapat kembali aktif dalam organisasi.
Keaktifan anggota di daerah tersebut juga akan diverifikasi dan data akan diperbarui apabila diperlukan.
Sementara di Bone, PWI Sulsel akan menunjuk Plt. ketua yang baru.
Rapat juga mencatat bahwa hampir seluruh daerah masih menghadapi kendala dalam proses pengurusan KTA.
Pada periode sebelumnya, lambannya respons dari tingkat provinsi dalam pelayanan administrasi anggota menjadi salah satu persoalan yang dinilai perlu segera dibenahi.
Baca Juga : 128 Pemuda Luwu Timur Ikut Pelatihan Wirausaha, Belajar Bangun Bisnis dari Nol
Perbaikan mekanisme pelayanan KTA dipandang penting untuk memberikan kepastian bagi anggota di daerah.
Kondisi berbeda terjadi di Enrekang.
Saat ini, hanya sekitar tiga anggota yang masih aktif.
Lemahnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama yang dihadapi organisasi di daerah tersebut.
Rapat menilai pembenahan organisasi tidak dapat dilakukan secara parsial.
Penertiban KTA dan validasi data anggota di seluruh kabupaten/kota didorong menjadi salah satu agenda utama PWI Sulsel dalam satu tahun ke depan.
“Dalam satu tahun ke depan, penertiban keanggotaan, penyelesaian KTA, regenerasi, reaktivasi KTA, serta penguatan organisasi di daerah harus menjadi pekerjaan bersama,” kata Mappiar yang menjabat Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sulsel.
Pembenahan organisasi, termasuk pengangkatan Plt. ketua baru di sejumlah daerah, diharapkan dapat memperkuat marwah PWI melalui tata kelola yang transparan, terbuka, dan profesional, sekaligus membangun sinergi dengan berbagai pihak.
