SINDOSULSEL.COM, Sinjai – Warga Kota Sinjai, khususnya di wilayah perkotaan, mengeluhkan ulah kendaraan proyek pembangunan pabrik Porang yang kerap melaju secara ugal-ugalan di jalan protokol.
Hampir sebulan terakhir, aktivitas kendaraan proyek tersebut dianggap meresahkan dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
Truk-truk proyek tak hanya melaju dengan kecepatan tinggi, tapi juga kerap melanggar marka jalan, membawa material melebihi kapasitas, dan tanpa penutup yang layak.
Kondisi ini menyebabkan debu beterbangan, batu berjatuhan, hingga rem mendadak yang menjadi pemandangan sehari-hari di kawasan padat kendaraan tersebut.
Ironisnya, tidak terlihat pengawasan dari Dinas Perhubungan maupun aparat kepolisian lalu lintas di lokasi.
Peluit petugas seolah tak terdengar, meskipun jalan tersebut termasuk jalur utama dengan volume kendaraan tinggi. Warga menduga adanya pembiaran dari pihak berwenang.
“Truk proyek ini sudah sangat mengkhawatirkan. Kalau tidak segera ditindak, bisa saja ada korban. Apalagi sekarang masa liburan sekolah, banyak anak-anak berkeliaran di jalan,” kata Risal, warga Lappa, Kamis (17/07/2025).
Risal mendesak agar ada pengawasan dan tindakan tegas terhadap kendaraan proyek yang tidak mematuhi aturan. Ia menekankan bahwa keselamatan publik seharusnya tidak dikorbankan demi kelancaran proyek.
Upaya konfirmasi ke Kepala Dinas Perhubungan dan Kasat Lantas Polres Sinjai belum membuahkan hasil. Keduanya enggan memberikan keterangan.
Di sisi lain, proyek pembangunan pabrik Porang di Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, juga menuai sorotan dari sejumlah pegiat sosial.
Salah satu aktivis dari Sinergi Jaringan Independen Gerakan Rakyat Menggugat (Sinjai Geram), Arifin Kasong, menyatakan bahwa pembangunan proyek ini disinyalir belum mengantongi izin resmi.
Arifin menyebut, saat pertemuan dengan Bupati Sinjai di rumah jabatan, Bupati mengaku tidak mengetahui secara detail proses pembangunan pabrik tersebut dan mengarahkan untuk bertanya langsung ke Sekretaris Daerah (Sekda).
“Bupati mengatakan belum pernah bertemu langsung dengan investor, dan untuk soal teknis, diarahkan ke Pak Sekda,” ungkap Arifin, Kamis (10/07/2025).
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa koordinasi dan transparansi proyek besar ini masih bermasalah, sekaligus memperkuat keresahan warga.
