SIDRAP, sindosulsel.com – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menyiapkan pendataan dan penanganan anak yang belum mengakses pendidikan. Upaya tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah yang digalakkan Bunda PAUD Sidrap, Haslindah Syaharuddin.
Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, mengatakan pemerintah daerah akan mengidentifikasi anak-anak yang belum bersekolah untuk mengetahui kondisi dan kendala yang menyebabkan mereka belum mendapatkan akses pendidikan.
“Yang mau dikerja itu anak tidak sekolah, mau dituntaskan supaya anak tersebut bersekolah,” kata Syaharuddin saat menjadi pemateri dalam Sosialisasi dan Advokasi Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah di UPT SMP Negeri 2 Pangsid, Jumat (30/10/2026).
Baca juga : Polda Sulsel Kenalkan Assessment Center untuk Pengembangan Karier ASN Sidrap
Selain pendataan, pemerintah daerah juga berencana membenahi sarana pendidikan anak usia dini, termasuk melakukan renovasi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-Kanak (TK).
“Sekolah-sekolah PAUD dan TK mau kita renovasi supaya bagus, supaya anak nyaman belajarnya, anak bisa bertumbuh kembang,” jelasnya.
Program Wajib Belajar Satu Tahun Pendidikan Prasekolah tersebut digagas Bunda PAUD Sidrap, Haslindah Syaharuddin, sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian wajib belajar 13 tahun.
Haslindah mengatakan, pendidikan prasekolah merupakan tahapan penting sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Karena itu, seluruh anak perlu mendapatkan kesempatan mengakses pendidikan sejak usia dini.
Baca juga : Kecelakaan di Depan Puskesmas Manisa Sidrap, Pengendara Motor Tewas
“Selama ini kami mengampanyekan wajib belajar 13 tahun. Ini salah satu rangkaian kita, kita mulai dengan wajib belajar 1 tahun pendidikan prasekolah,” kata Haslindah.
Ketua TP PKK Sidrap itu menilai pendidikan usia dini menjadi fondasi dalam membentuk kecerdasan sekaligus karakter anak.
“Pendidikan usia dini ini merupakan pondasi awal kecerdasan anak kita dan untuk berakhlak mulia,” ujarnya.
Ia berharap sosialisasi dan advokasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian program, tetapi dilanjutkan dengan gerakan bersama hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.
Peran Bunda PAUD di setiap wilayah dinilai penting untuk membantu memastikan program tersebut menjangkau anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan prasekolah.
Sementara itu, Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, mengajak guru, Bunda PAUD desa dan kelurahan, serta masyarakat ikut mengidentifikasi anak-anak yang belum bersekolah.
Ia meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan anak di lingkungan sekitar yang belum mendapatkan pendidikan agar pemerintah dapat menelusuri penyebabnya dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan.
Baca juga : Jelang Penilaian APE 2026, Pemkab Sidrap Perkuat Program Kesetaraan Gender
“Kalau ada anak tetangga kita yang tidak bersekolah, segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti. Kita cari tahu apa kendalanya, sehingga bisa dibantu,” ujar Nurkanaah.
Menurutnya, anak yang belum bersekolah bisa menghadapi berbagai kendala. Karena itu, pemerintah perlu mengetahui penyebabnya agar penanganan yang diberikan tepat sasaran.
Nurkanaah menegaskan, keberhasilan program wajib belajar tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan sekolah, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendidikan Sidrap Sirajuddin, Bunda PAUD kecamatan, Bunda PAUD desa dan kelurahan, kepala sekolah SMP se-Kabupaten Sidrap, PKG Satuan PAUD, koordinator wilayah, serta para pengawas.
